DPRD Tak Tahu Pemkot Ternate Pangkas APBD

KORIDOR, TERNATE-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate 2018 telah disahkan akhir Desember 2017 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam perjalanan, anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) atau SKPD dalam dokumen APBD dipangkas Pemkot. Anehnya, pemangkasan dalam dokumen publik pasca pengesahan APBD justru tak diketahui DPRD Kota Ternate.

Pemangkasan anggaran oleh pemerintah kota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate ini disinyalir ada unsur main mata antara DPRD dan TAPD. Namun ini belum bisa dibuktikan karena  masih harus ditelusuri lebih jauh. Informasi lain menyebutkan, kasus pemangkasan dan pencoretan anggaran OPD pasca pengesahan APBD sudah menjadi kebiasaan TAPD selama ini. Namun DPRD terkesan diam.

Contoh kasus, anggaran operasional (subsidi) PDAM Ternate dalam APBD tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 4,5 miliar, dalam perjalanan dipangkas menjadi Rp 2 miliar, tinggal Rp 2,5 miliar. Anggaran sisa ini hanya cukup membiaya operasional PDAM 8 bulan (Januari-Agustus).

Jika ditelusuri lebih lanjut, kemungkinan masih ada OPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang anggarannya dipangkas atau dihilangkan sama sekali dalam dukumen public (APBD) yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah yang memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaan anggaran.

Mengetahui pemangkasan anggaran dalam dokumen APBD 2018 itu, DPRD Kota Ternate mengecam tindakan sepihak yang dilakukan TPAD atau Pemkot Ternate. Tindakan tanpa melalui konsultasi dengan Banggar DPRD itu mendapat reaksi keras dari  Komisi II DPRD Kota Ternate.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Ternate, H. Zaenal Hasan, apabila anggaran OPD/SKPD dipangkas atau dicoret sebelum diketuk tidak masalah. Sebaliknya apabila APBD telah disahkan menjadi perda, lantas tiba-tiba dipangkas atau dihilangkan tanpa sepengetahuan dewan, maka ini adalah masalah.

“Kami menyayangkan sikap pemkot atau TPAD dengan sewenang-wenang dan sepihak memangkas anggaran dalam APBD yang telah disahkan tanpa konsultasi dengan Banggar DPRD. Ini pelecehan terhadap lembaga legislative yang selama ini menjadi mitra ekskutif,”  tegas Zainal di kediamannya Kawasan Maliaro Puncak, Kamis (1/3).

Zaenal mengaku baru mengetahui anggaran PDAM dipangkas dari Direkturnya. Dikatakan, anggaran operasional (subsidi) PDAM Ternate dalam APBD tahun 2018 sebesar Rp 4,5 miliar, dipangkas Rp 2 miliar tinggal Rp 2,5 miliar. Dengan begitu, anggaran Rp 2,5 miliar hanya cukup membiayai operasional selama 8 bulan, terhitung Januari sampai Agustus 2018.  “Ini berarti, nasib PDAM 4 bulan berikut terkatung-katung akan berdampak pada pelayanan publik,” urainya.

Menurutnya, air merupakan pelayanan dasar yang harus mendapat perhatian ekstra pemerintah kota Ternate. Karena air merupakan kebutuhan mendasar sebagai sumber kehidupan. “Begitu pemenuhan kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi sudah pasti masyarakat akan baribut alias demo,” kata politisi tiga zaman dengan tiga partai berbeda itu.

Zainal menyebut, kasus pemangkasan anggaran ini diketahui dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD dengan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Ternate, H. Syaiful Djafar terkait proyek pemanfaatan Danau Ngade sebagai sumber mata air PDAM tahun 2018, Rabu (28/2) lalu.

Sebab itu, Zainal menduga, kemungkinan masih ada OPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang anggarannya dipangkas atau dihilangkan dalam dukumen public (APBD) yang belum diketahui. Padahal, anggaran itu muncul dalam dokumen APBD melalui proses panjang mulai dari pembahasan RABPD atau bahas rencana kerja anggaran (RKA) SKPD atau OPD hingga pembahasan tahap I akhir antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate.

“Pemangkasan anggaran merupakan tindakan melanggar aturan. Anggaran dalam APBD telah disahkan menjadi Perda, sehingga produk hukum daerah ini perlu dijunjung tinggi,” sesalnya.

Sementara wakil ketua komisi II DPRD, Husni Bopeng mengaku, pemangkasan anggaran OPD bukan baru pertama terjadi, tapi itu sudah sering dilakukan. “Pemkot memangkas atau mencoret anggaran OPD/SKPD  sudah biasa dilakukan, kalau tak dikatakan menjadi budaya,” katanya.

Tindakan sepihak ini menurut Nini—sapaan Husni Bopeng, karena kurangnya kontrol DPRD. Ia meminta  perlu ada check list anggaran dalam APBD yang telah disahkan, sehingga kasus yang sama tidak berulang. (dbs)